Hak Ex Officio Hakim dan Permasalahan Nusyuz dalam Perkara Cerai Talak

Studi Putusan Nomor 878/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr

Abstract

This research discusses one of the decisions of the religious court in Kediri district regarding the ex officio rights of judges. This is because, in this case, one of the parties, namely the wife, committed nusyuz, and the primary charges and the final decision were different. This research explores how judges view ex officio nusyuz cases and the application of judges in making this decision. The research method used is a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection techniques used are interview techniques and documentation. From this research, it can be concluded that the judge uses his ex officio right to determine iddah maintenance, mut'ah, or children's rights, even though it is not demanded in the primary lawsuit. Secondly, even though the wife is acting nusyuz because, in the trial, no evidence corroborates that the wife is nusyuz, be it testimony from witnesses or other evidence. This can also be caused by a husband not wanting to provide maintenance. Third, the judge applies this ex officio decision following Article 41 letter c of Marriage Law number 1 of 1974 because judges can get out of rigid legal provisions to protect the rights of wives after divorce.

Penelitian ini membahas salah satu putusan pengadilan agama di kabupaten kediri mengenai hak ex officio hakim. Sebab dalam perkara ini salah satu pihak yaitu istri berbuat nusyuz dan dalam tuntutan primer dan pututsan akhir berbeda. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana pandangan hakim mengenai ex officio, perkara nusyuz dan penerapan hakim dalam pengambilan putusan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penekatan deskriptif-analisis. Teknik Pengumpulan data yang digunakan teknik wawncara dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama bahwasannya hakim menggunakan hak ex officionya untuk menentukan nafkah iddah, mut’ah, ataupun hak anak walau tidak dituntut dalam primer gugatan, kedua walaupun istri berbuat nusyuz karena dalam persidangannya tidak ada bukti yang menguatkan bahwa istri tersebut nusyuz baik itu keterangan dari para saksi-saksi maupun bukti lainnya. Hal ini juga bisa disebabkan karena seorang suami tidak ingin memberikan nafkah, dan yang ketiga hakim menerapkan putusan secara ex officio ini sesuai degam pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, karena hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku demi melindungi hak-hak istri pasca perceraian.