Analisis Hukum Responsif terhadap Pembatasan Usia Pernikahan terhadap Hak Perempuan di Indonesia
Abstract
This descriptive qualitative study with a literature study approach aims to explore the "marriage age limit" in perspective and categorization in the typology of responsive law. The main material object is "limiting the age of marriage" as a legal norm following legislation (Law 1 of 1974 Ps. 7 Paragraphs 1 and 2). The formal object is ideas, ideas, and arguments that support or reject the idea of the article a quo. The analysis uses a responsive legal theory approach, an epistemological and axiological study of the review of the limitation of the age of marriage as a statutory norm applicable in Indonesia. The results show that: 1) The situation of child marriage because it is allowed to marry at the age of 16 (Article 7 paragraph (1) of Law 1 of 1974) results in the guarantee of women's constitutional rights being violated. These violations include the right to education, health, and growth and development, guaranteed protection by the 1945 Constitution. Applying legal norms needs to balance the protection of children and human rights. 2) The scope of the case includes the right to make life choices and the right to the growth and development of children—the synergy of all parties to educate the community about the adverse effects of early marriage. Provide access to quality health and education services for children so that they can grow and develop properly and ensure the law can effectively increase the prevention of child marriage cases.
References
Abdul Mustopa (Hakim PA Pasuruan)., “Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi.,” Publikasi Dirjen Badilag Mahkamah Agung, 2020, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi
BBC New Indonesia, “MK Tolak Naikkan Batas Usia Minimal Untuk Menikah,” 2015
Frans H. Winarta, “Suara Rakyat Hukum Tertinggi,” ed. Aloysius Beny BL de Rosari (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, n.d.), h.3, https://www.google.co.id/books/edition/Suara_rakyat_hukum_tertinggi/A A DV7kmnLNwC?hl=id&gbpv=1&dq=Frans+H.+Winarta,+Suara+Rakyat+H ukum+Tertinggi,+PT.+Kompas+Media+Nusantara&pg=PR4&printsec=fro ntcover.
Henry Arianto (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, “Hukum Responsif Dan Penegaan Hukum Di Indonesia,” Lex Jurnalica Vol. 7, No (n.d.), https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644- Henry- Arianto.pdf.
I Gusti Ngurah Dharma Laksana (Universitas Udayana), Buku Ajar Sosiologi Hkum (Denpasar: Pustaka Ekspresi, 2017)
Issha Harruma (Kompas), “Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia,” Kompas.Com, 2022
“Indonesia Darurat Pernikahan Dini! Ratusan Anak Ajukan Dispensasi Perkawinan” (Indonesia: Official iNews, 2023), https://www.youtube.com/watch?v=qJPHUy9FFCc
Khaidarulloh (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), “Kontestasi Metodologi Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia,” E-Journal AlSyakhsiyyah Vol. 4 No. (n.d.).
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018” (Jakarta, 2018), http://www.komnasperempuan.go.id/wp- content/uploads/2019/06/CatatanAkhir-Tahun-Komnas-Perempuan- 2018.pdf.Konteks Sosial Dan Budaya, Perpetuasi Merujuk Pada Pelestarian Atau Pemeliharaan Tradisi, Kebiasaan, Atau Norma Sosial Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya.,” n.d.
Mahkamah Konstitusi, “Pengujian Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, 17 (2017).
Mahkamah Konstitusi, “Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [Pasal 7 Ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 2017
Mahkamah Konstitusi, “Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2014
Phillippe Nonet dan Philip Selznick (Nusa Media), Hukum Responsif (Terjemahan, Law and Society in Transition : Toward Responsive Law), Cetakan IV (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020).
S. Brodjo Soedjono (, “Hukum Represif Dan Sistem Produksi Hukum Yang Tidak Demokratis,” Jurnal Hukum Vol 7 (2000).
Susanto Polamolo and (Universitas Slamet Riyadi Surkarta), “Mahkamah Konstitusi Dalam Pusaran Kekuasaan Dan Bahaya Krisis Weltanschauung,” Jurnal Konstitusi Vol. 11., (n.d.).
Sri Wiyanti Eddyono, “Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW,” Elsam, 2014, https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuandan-konvensi- cedaw/
Sulaiman (Universitas Malikussaleh), “Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi,” n.d., https://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum Responsif Sulaiman.pdf.
Undang Undang Perkawinan,” Pub. L. No. UU Nomor 1 Tahun 1974 (1974), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun1974.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2017).
