Jurnal Antologi Hukum

Pengembangan Dana Iuran Arisan dalam Perspektif Hukum Islam

2024-03-10T15:07:06+00:00

This research began with the arisan phenomenon in Dolog Hamlet, Cermo Village, Kare District, Madiun Regency, where the people participating in the arisan made arisan debts, and then there was an addition in returning the funds owed. What are the provisions for adding funds to the artisan's debts and receivables? For this reason, this research is essential to research. According to the type of research, this thesis includes field research, while the approach used is qualitative. The data collection techniques were interviews with managers and several members, observation, and documentation. The analytical method used in this research is the inductive method. From the research carried out during the thesis, it can be concluded that this arisan is not entirely following the qarḍh principle because, in this arisan contribution, there are debts and receivables. And when it is returned, there will be an additional 5%. Still, this addition is used as environmental cash to be repaid to members for environmental needs so that it can benefit all members of the social gathering and the community. The development of funds in arisan contributions is a benefit because it is for community needs, not personal interests, and the addition of these contributions has been agreed upon by all arisan groups.

Penelitian ini berawal dari fenomena arisan di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dimana masyarakat peserta arisan melakukan hutang piutang arisan kemudian ada penambahan dalam pengembalian dana yang dihutang, bagaimana ketentuan penambahan dana dalam hutang piutang arisan tersebut? Untuk itulah maka penelitian ini penting untuk diteliti. Adapun menurut jenis penelitiannya, skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field research) sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pengelola dan beberapa anggota, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa arisan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip qarḍh karena didalam iuran arisan ini terdapat hutang piutang. dan ketika pengembalian akan ada penambahan sebanyak 5%, tapi penambahan tersebut dijadikan kas lingkungan, untuk di hutangkan kembali kepada anggota, dan untuk kebutuhan lingkungan sehingga mampu bermanfaat bagi seluruh anggota arisan dan juga masyarakat. Pengembangan dana dalam iuran arisan merupakan suatu kemaslahatan karena untuk keperluan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi, dan adanya penambahan iuran tersebut telah disepakati oleh seluruh kelompok arisan

Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam dan Inovasi Produk terhadap Kepuasan Konsumen

2024-03-10T15:07:32+00:00

This study was conducted to know the effect of Islamic business ethics on customer satisfaction at Toserba Mariza in Madiun. (2) how does product innovation affect customer satisfaction at Toserba Mariza in Madiun? (3) How does applying Islamic business ethics and product innovation simultaneously affect customer satisfaction at Toserba Mariza in Madiun? The type of research used in this research is quantitative research. The data collection instrument was carried out by filling out a questionnaire. The number of respondents studied at Toserba Mariza Madiun was 96 respondents. The data analysis technique used is simple and multiple regression tests. Thus, the results of this study indicate that: 1) Partially, Islamic business ethics has a significant effect on customer satisfaction, which is indicated by a significance value of 0.00 <0.05 sig value. Islamic business ethics affect customer satisfaction at 47%, and other factors influence the remaining 53%. 2) Partially, product innovation significantly affects customer satisfaction, which is indicated by a significance value of 0.00 <0.05 sig value. The effect of product innovation on customer satisfaction is 61.7%, and other factors influence the remaining 38.3%. 3) Simultaneously, Islamic business ethics and product innovation significantly affect customer satisfaction, indicated by a significance value of 0.00 <0.05 sig value. Islamic business ethics and product innovation affect customer satisfaction by 62.5%, while other factors influence the remaining 37.5%.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan etika bisnis Islam terhadap kepuasan konsumen pada Toserba Mariza di Madiun? (2) bagaimana pengaruh inovasi produk terhadap kepuasan konsumen pada Toserba Mariza di Madiun? (3) bagaimana pengaruh penerapan etika bisnis Islam dan inovasi produk secara bersamaan terhadap kepuasan konsumen pada Toserba Mariza di Madiun?Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Instrumen pengumpulan data dilakukan dengan pengisian angket. Jumlah responden yang diteliti di Toserba Mariza Madiun sebanyak 96 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Secara parsial etika bisnis Islam berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen yang ditunjukkan dengan nilai signifikasi 0,00 < nilai sig 0,05. Adapun pengaruh etika bisnis Islam terhadap kepuasan konsumen sebesar 47% dan sisanya 53% dipengaruhi oleh faktor lain. 2) Secara parsial inovasi produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen yang ditunjukkan dengan nilai signifikasi 0,00 < nilai sig 0,05. Adapun pengaruh inovasi produk terhadap kepuasan konsumen sebesar 61,7% dan sisanya 38,3% dipengaruhi oleh faktor lain. 3) Secara simultan etika bisnis Islam dan inovasi produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen yang ditunjukkan dengan nilai signifikasi 0,00 < nilai sig 0,05. Adapun pengaruh etika bisnis Islam dan inovasi produk secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 62,5%, sedangkan sisanya 37,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Implementasi Regulasi Pajak Restoran di Kota Madiun Perspektif Maqashid Al-Syariah

2024-03-10T15:12:20+00:00

The implementation of restaurant tax collection, especially in Madiun City, is an effort by the government to improve the welfare of its people. This research discusses the regulation of restaurant tax in Madiun City and its implementation in the view of maqashid al-shariah. The purpose of this study is to explain the maqashid al-shariah analysis of the regulatory regulation on restaurant tax in Madiun City and its implementation. This research uses a qualitative approach with empirical normative research methods. Normative research examines the regulatory regulations on restaurant tax in Madiun City which are contained in Regional Regulation Number 23 of 2011 which has been amended to Regional Regulation Number 25 of 2017 concerning Regional Taxes and Mayor Regulation Number 6 of 2019 concerning Procedures for Implementing Regional Taxes, while empirical research examines the implementation of these regulations. This research draws the conclusion that the regulation on restaurant tax in Madiun City and its implementation are included in the concept of maqasid al-shariah, especially in the main principle of the maintenance of property (Hifz al-Mal) at the hajjiyat level because this regulation is made to increase regional financial capacity which is used for the greatest prosperity of the people.

Pemberlakuan pemungutan pajak restoran khususnya di Kota Madiun merupakan upaya pemeritah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam penelitian ini membahas mengenai regulasi pengaturan tentang pajak restoran yang ada di Kota Madiun beserta implementasinya dalam pandangan maqashid al-shariah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan analisis maqashid al-shariah mengenai regulasi pengaturan tentang pajak restoran di Kota Madiun beserta implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif mengkaji mengenai regulasi pengaturan tentang pajak restoran di Kota Madiun yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Daerah, sedangkan penelitian empiris meneliti tentang implementasi dari peraturan tersebut. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun dan impelementasinya masuk dalam konsep maqasid al-shariah khususnya dalam prinsip pokok dari pemeliharaan harta (Hifz al-Mal) dalam tingkat hajjiyat karena peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran umat.

Problem Shopee Affiliates Program di Aplikasi Shopee: An Islamic Law Perspective

2024-03-10T15:11:48+00:00

This research aims to determine the Islamic law review of using the Shopee affiliate program and leader commissions obtained from Shopee affiliate program members in the Shopee application. The research method used is qualitative, with a type of field research using a normative approach that uses legal theories. Meanwhile, data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The analytical method used in this research is the inductive method. The results of this research can conclude that 1) The use of the Shopee Affiliates program is far from MLM business, which is not permitted. In contrast, in the Shopee Affiliates program, there is precise work and an element of hard work to get wages or commissions, which is relevant to the job requirements at Rukun Ju. 'ālah. Using the Shopee Affiliates program fulfills the terms and conditions of the ju'ālah agreement. 2) The leader's commission from the member commission is valid if viewed from the ju'ālah contract in Islamic law because the leader has completed his work. This is following the wage requirements in the pillars of ju'ālah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan shopee affiliates program dan komisi leader yang didapatkan dari member shopee affiliate program di aplikasi shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) melalui pendekatan normatif, yang mana menggunakan teori-teori hukum didalamnya. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Penggunaan shopee affiliates program ini jauh dari bisnis MLM yang tidak diperbolehkan, dimana dalam shopee affiliates program ada pekerjaan yang jelas serta ada unsur jerih payahnya untuk mendapatkan upah atau komisi dan hal tersebut relevan dengan syarat pekerjaan di rukun ju’ālah. Penggunaan shopee affiliates program ini sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad ju’ālah. 2) Komisi yang didapatkan leader dari komisi member adalah sah jika ditinjau dari akad ju’ālah dalam hukum Islam, karena leader sudah menyelesaikan pekerjaannya. Hal tersebut sudah sesuai dengan syarat upah pada rukun ju’ālah.

Perlindungan Hak Waris Anak Adopsi

2024-03-10T15:10:40+00:00

The purpose of this study is to explain and analyse the concept of inheritance of adopted children according to Fikih Mawaris and KHI. This research will use the method of library research, namely research that takes and processes data sourced from research studies, Fikih Mawaris and KHI sources, as well as sources of adopted children theory using a normative description approach. The results showed the concept of inheritance of adopted children according to Fikih Mawaris, namely the status of adopted children cannot be linked to adoptive parents and are only entitled to grants or wills. According to KHI the status of adopted children can not be dinasabkan to adoptive parents Regarding the inheritance of adopted children, KHI provides inheritance with an alternative way, namely mandatory wills as much as 1/3 part. KHI against adopted children is very protective because adopted children can get the inheritance of adoptive parents by way of wills wajibah as much as 1/3 part. While fikih mawaris only gives grants or wills if done in writing or orally and desired by adoptive parents.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis konsep kewarisan anak adopsi menutut Fikih mawaris dan KHI. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari kajian penelitian, sumber-sumber Fikih Mawaris dan KHI, serta sumber-sumber teori anak adopsi menggunakan pendekatan deskripsi normatif. Hasil penelitian menunjukan konsep waris anak adopsi menurut Fikih Mawaris yaitu status anak adopsi tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkat dan hanya berhak mendapatkan hibah atau wasiat. Menurut KHI status anak adopsi tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya Mengenai waris anak adopsi, KHI memberikan warisan dengan jalan alternatif yaitu wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian. KHI terhadap anak adopsi sangat memberikan perlindungan karena anak adopsi dapat memperoleh harta peninggalan orang tua angkat dengan jalan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian. Sedangkan fikih mawaris hanya memberikan hibah atau wasiat jikalau dilakukan secara tertulis atau lisan dan dikehendaki oleh orang tua angkat.

Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi Halal

2024-03-10T15:12:27+00:00

The purpose of this study is to discuss, first, how the sociology of Islamic law reviews the factors behind home industry food products without halal certification in Tajug Village, Siman Subdistrict, Ponorogo Regency and how the sociology of Islamic law analyses of community legal compliance with Article 29 of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee in Tajug Village, Siman Subdistrict, Ponorogo Regency. This research is qualitative with field research with a juridical-sociological approach-data collection techniques by conducting observations and interviews. The analysis used in this research is descriptive. From this research, it can be concluded that the legal awareness of the Tajug Village community is not entirely said to be aware of the law because the indicators of legal awareness level have not been fully fulfilled. While the legal sociology analysis of community compliance regarding Article 29 of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee in Tajug Village, Siman Subdistrict, Ponorogo Regency is still classified at the Compliance stage, namely, some people who comply with the rule of law are based on avoiding problems in the future.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang; pertama, bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Tajug belum seluruhnya dikatakan sadar hukum karena berdasarkan indikator tingkatan kesadaran hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Sedangkan analisis sosiologi hukum atas kepatuhan masyarakat mengenai Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo masih digolongkan pada tahap Compliance, yakni sebagian masyarakat yang mematuhi aturan hukum tersebut didasari untuk menghindarkan masalah di kemudian hari.

Pandangan Akademisi terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Qira’ah Mubadalah

2024-03-10T15:07:56+00:00

Knowing the rights and obligations of husband and wife is a principle thing that must be known by couples who are married. An understanding of the rights and obligations of husband and wife must be implemented in married life. But the reality is that many couples do not understand the rights and obligations as they should. The author uses the views of academics with the aim of understanding these rights and obligations can be used as a reference to be applied in domestic life. This research uses a type of qualitative research (field research). While data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data collected was then analyzed using the sociology of knowledge approach. Based on the research that has been done, it can be concluded that the views of academics regarding the flexibility of the rights and obligations of husband and wife referring to the five principles of mub is very relevant if applied to couples who understand the meaning of mutuality and justice.

Mengetahui hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh pasangan yang sudah berkeluarga. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Namun realitanya banyak pasangan yang belum memahami hak dan kewajiban seperti seharusnya. Penulis menggunakan pandangan akademisi dengan tujuan pemahaman mengenai hak dan kewajiban tersebut dapat dijadikan acuan untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan sosiologi pengetahuan. Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan dapat di simpulkan Pandangan para akademisi mengenai fleksiblenya hak dan kewajiban suami istri mengacu pada lima prinsip mubadalah tersebut sangat relevan jika di terapkan pada pasangan yang memahami makna kesalingan dan kesetaraan.

Keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam mewujudkan Family Resilience prespektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda

2024-03-10T15:13:47+00:00

The rise of civilisation represents many women who are career and financially independent. Jobs in the homegrown area (inside the house) are generally not normalised, considering the development of women's freedom has urged them to fortify their own reality. As in Karanglo-lor Village, many wives are also active in the world of work. On the other hand, the objectives of maqasid shari'ah can be realised. In this study took ten informants. The purpose of this research is the existence of a dual role carried out by the wife as a career woman, there is a need for household management to create family quality and resilience. The focus of the research is related to the form of career women's involvement with Jasser Auda's maqasid shariah perspective to find out the form of involvement of wives as career women in household management whether or not the main objectives of Jasser Auda's maqasid shariah are fulfilled. This research was conducted qualitatively with the type of field research with a normative approach. The result of the research is that wives as career women in Karanglo-lor Village are involved in maintaining the quality and resilience of the family through carrying out their responsibilities as wives, managing households, realising family functions, understanding boundaries when working, and creating family resilience by communicating well to equalise perceptions and maintain emotional stability.

Munculnya representasi peradaban banyak wanita yang berkarir dan mandiri secara finansial. Pekerjaan-pekerjaan di wilayah homegrown (di dalam rumah) umumnya tidak dinormalisasi, mengingat perkembangan kebebasan perempuan telah mendesak mereka untuk membentengi realitasnya sendiri. Seperti halnya di Desa Karanglo-lor banyak istri yang juga berkiprah di dunia kerja. Di sisi lain tujuan maqasid syari’ah dapat direalisasikan. Dalam penelitian ini mengambil sepuluh informan. Tujuan penelitian ini adalah adanya peran ganda yang dilakukan Istri sebagai Wanita Karier perlu adanya suatu memanajemen rumah tangga untuk menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga. Fokus penelitian terkait bentuk keterlibatan wanita karir dengan perspektif maqasid syari’ah Jasser Auda untuk mengetahui bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam manajemen rumah tangga terpenuhi atau tidak tujuan utama maqasid syari’ah Jasser Auda. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian yakni Istri sebagai Wanita Karier masyarakat Desa Karanglo-lor terlibat dalam menjaga kualitas dan ketahanan keluarga melalui melaksanakan tanggungjawab sebagai istri, memanajemen rumah tangga, mewujudkan fungsi keluarga, memahami batasan-batasan saat bekerja, dan menciptakan ketahanan keluarga dengan melakukan komunikasi dengan baik untuk menyamakan persepsi dan tetap menjaga kestabilan emosi.

Fenomena Pernikahan Dini di Perkotaan dan Pedesaan dalam Kajian Sosiologi Hukum

2024-03-10T15:12:53+00:00

This research is motivated by the many community stigmas that assume that rural communities are more prone to early marriage than urban communities and the rampant cases reported by various sources. The purpose of this study is to compare the factors and impacts of early marriage in Ngrayun District and Ponorogo District in the 2020-2022 timeframe in the study of legal sociology. This research uses a type of field research (field research), and the method used in this research is qualitative. Based on the results of the analysis that the researchers conducted, the similarities in the reasons for early marriage in Ngrayun District and Ponorogo District are due to individual factors such as personal factors, parents, pregnancy outside of marriage, and parents, and the different factors in Ngrayun District, namely due to economic and educational factors. At the same time, the similarities in the impacts caused are divorce, disconnection of access to education, and lack of independence in building a household. The difference in impact is also found in the Ngrayun Subdistrict, namely increasing parental dependents and increasing poverty.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya stigma masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat pedesaan lebih rentan melakukan pernikahan dini daripada masyarakat perkotaan serta maraknya kasus pernikahan dini yang diberitakan oleh berbagai macam sumber. Tujuan pada penelitian ini untuk membandingkan bagaimana faktor dan dampak fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada rentang waktu tahun 2020-2022 dalam kajian sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, persamaan alasan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo adalah karena faktor individu sendiri karena faktor pribadi, orang tua, hamil diluar nikah, serta orang tua, dan untuk pembeda faktornya terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni karena faktor ekonomi dan pendidikan. Sedangkan persamaan dampak yang ditimbulkan adalah perceraian, putusnya akses pendidikan dan kurangnya kemandirian dalam membangun rumah tangga. Sedangkan pembeda dampaknya juga terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni bertambahnya tanggungan orang tua serta menambah angka kemiskinan.

Hak Ex Officio Hakim dan Permasalahan Nusyuz dalam Perkara Cerai Talak

2024-03-10T15:11:11+00:00

This research discusses one of the decisions of the religious court in Kediri district regarding the ex officio rights of judges. This is because, in this case, one of the parties, namely the wife, committed nusyuz, and the primary charges and the final decision were different. This research explores how judges view ex officio nusyuz cases and the application of judges in making this decision. The research method used is a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection techniques used are interview techniques and documentation. From this research, it can be concluded that the judge uses his ex officio right to determine iddah maintenance, mut'ah, or children's rights, even though it is not demanded in the primary lawsuit. Secondly, even though the wife is acting nusyuz because, in the trial, no evidence corroborates that the wife is nusyuz, be it testimony from witnesses or other evidence. This can also be caused by a husband not wanting to provide maintenance. Third, the judge applies this ex officio decision following Article 41 letter c of Marriage Law number 1 of 1974 because judges can get out of rigid legal provisions to protect the rights of wives after divorce.

Penelitian ini membahas salah satu putusan pengadilan agama di kabupaten kediri mengenai hak ex officio hakim. Sebab dalam perkara ini salah satu pihak yaitu istri berbuat nusyuz dan dalam tuntutan primer dan pututsan akhir berbeda. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana pandangan hakim mengenai ex officio, perkara nusyuz dan penerapan hakim dalam pengambilan putusan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penekatan deskriptif-analisis. Teknik Pengumpulan data yang digunakan teknik wawncara dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama bahwasannya hakim menggunakan hak ex officionya untuk menentukan nafkah iddah, mut’ah, ataupun hak anak walau tidak dituntut dalam primer gugatan, kedua walaupun istri berbuat nusyuz karena dalam persidangannya tidak ada bukti yang menguatkan bahwa istri tersebut nusyuz baik itu keterangan dari para saksi-saksi maupun bukti lainnya. Hal ini juga bisa disebabkan karena seorang suami tidak ingin memberikan nafkah, dan yang ketiga hakim menerapkan putusan secara ex officio ini sesuai degam pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, karena hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku demi melindungi hak-hak istri pasca perceraian.